BLITAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategis terkait perencanaan tata ruang. Acara yang berlangsung Rabu (27/8/2025) ini dipimpin langsung Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, dan dihadiri berbagai pihak mulai akademisi, praktisi, hingga instansi pemerintah dan swasta.
Mengusung tema “Model Integrasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur”, diskusi ini difokuskan pada upaya merumuskan konsep tata ruang adaptif, ramah lingkungan, sekaligus berorientasi pada keberlanjutan.
Menurut Asep Heri, tata ruang bukan sekadar urusan teknis. Ia menegaskan, keberadaan tata ruang adalah instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. “Tekanan pembangunan dan dinamika ekonomi sangat tinggi. Karena itu, Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab besar memastikan pemanfaatan ruang tidak melebihi kapasitas alam. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi kunci agar pembangunan tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tata ruang yang tidak hanya fungsional tetapi juga memperhatikan aspek ekologi dan sosial masyarakat. “Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan sekadar dokumen. RTRW adalah instrumen utama agar pembangunan berjalan selaras dengan pengendalian ruang serta kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat,” ungkap Reny.
FGD ini juga melibatkan tokoh akademisi seperti Guru Besar Ekonomi dan Sumber Daya Lingkungan IPB, peneliti Penata Ruang Ahli Utama, hingga perwakilan Sekretaris Daerah Jawa Timur. Tak ketinggalan, sejumlah pelaku usaha turut memberikan pandangan terkait bagaimana dunia usaha bisa beradaptasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Diskusi berlangsung dinamis, membedah beragam tantangan pembangunan yang kian kompleks. Mulai dari kebutuhan ruang yang terus meningkat, pesatnya pertumbuhan ekonomi, hingga tekanan terhadap daya dukung lingkungan di wilayah Jawa Timur.
Melalui forum ini, Kementerian ATR/BPN berharap muncul rekomendasi strategis dan inovasi kebijakan tata ruang yang lebih terintegrasi. Harapannya, kebijakan tersebut dapat segera diterapkan di berbagai kabupaten/kota, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus melestarikan lingkungan hidup.
Asep Heri menegaskan, hasil FGD ini akan dijadikan masukan penting dalam proses perumusan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional. “Kita tidak boleh terjebak pada pola lama. Tata ruang harus bisa menjadi instrumen adaptif menghadapi tantangan zaman. Dengan kolaborasi semua pihak, saya optimistis Jawa Timur bisa menjadi contoh penataan ruang berkelanjutan di Indonesia,” tandasnya.
Acara ini menjadi bukti komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mengawal kebijakan tata ruang yang berkeadilan, ramah lingkungan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang. Dengan sinergi pemerintah, akademisi, dan dunia usaha, diharapkan tata ruang berkelanjutan di Jawa Timur dapat terwujud, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Baca Juga: Gratis Masuk, Spot Foto Instagramable: Candi Penataran Jadi Wisata Sejarah Favorit Blitar
