nasional

Biar Tak Ribut Saat Proyek, Pemerintah Andalkan SIA untuk Redam Konflik Warga

BLITARĀ – Biar Tak Ada Lagi Ribut Saat Proyek, Pemerintah Siapkan Penilaian Dampak Sosial (SIA)

Konflik sosial sering menjadi bayang-bayang setiap proyek pembangunan di Indonesia. Mulai dari sengketa lahan, aksi demo, hingga penolakan warga, semua kerap muncul saat proses pengadaan tanah berjalan.

Untuk meminimalisir risiko tersebut, pemerintah kini menyiapkan kajian sosial bernama Social Impact Assessment atau SIA. Metode ini menjadi tameng agar proyek berjalan mulus tanpa meninggalkan gejolak di masyarakat.

Apa Itu SIA?

Kasubdit Pengembangan dan Penilaian Tanah, Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanian, Jatmiko ST MSC, menjelaskan bahwa SIA adalah proses sistematis untuk menganalisis dampak sosial dari proyek pembangunan.

ā€œTujuan SIA bukan hanya memprediksi dampak negatif, tapi juga memastikan manfaat sosial bisa dirasakan masyarakat,ā€ kata Jatmiko dalam forum Pusbang Berbincang.

Dengan kata lain, SIA membantu menilai bagaimana kehidupan masyarakat akan berubah setelah tanahnya dipakai untuk proyek, serta menyiapkan solusi sebelum masalah terjadi.

Cegah Konflik Sejak Awal

Selama ini, konflik kerap muncul karena masyarakat merasa tidak dilibatkan sejak awal. Ada yang menganggap ganti untung tidak sepadan, ada pula yang khawatir kehilangan mata pencaharian.

Lewat SIA, semua potensi masalah ini dipetakan. Mulai dari kebutuhan masyarakat terdampak, potensi hilangnya pekerjaan, hingga ancaman sosial lain yang mungkin muncul pasca proyek.

ā€œKalau SIA dilakukan dengan benar, biaya proyek bisa ditekan karena tidak ada penolakan berkepanjangan,ā€ jelas Jatmiko.

Manfaat SIA bagi Warga

Selain menekan konflik, SIA juga membantu warga agar tidak sekadar menjadi penonton pembangunan. Hasil kajian ini bisa digunakan untuk memberi pelatihan, pendampingan, hingga modal usaha bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat proyek.

Dengan begitu, ganti untung bukan sekadar uang, melainkan jembatan menuju kehidupan baru yang lebih baik.

Tantangan Penerapan

Meski menjanjikan, penerapan SIA tidak mudah. Diperlukan regulasi yang jelas, partisipasi masyarakat, serta konsistensi pemerintah dalam mengawasi jalannya kajian.

Namun, jika diterapkan dengan serius, SIA bisa menjadi kunci pembangunan berkeadilan di Indonesia. Tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Dengan adanya SIA, pengadaan tanah tidak lagi identik dengan konflik. Sebaliknya, ia bisa menjadi jalan menuju pembangunan yang lebih damai, cepat, dan menyejahterakan semua pihak.

Baca Juga  Kakanwil BPN Jatim Evaluasi Tunggakan Pelayanan, Target Penyelesaian Dikebut Jelang Akhir Tahun

Related posts

Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan Adakan Penyuluhan Program PTSL

admin

Kantor Pertanahan Blitar Ajak Generasi Z & Alpha Melek Tanah: Dari Nabi Adam hingga Nyapu Halaman

admin

Begini Tanggapan Menteri Nusron Wahid Mengenai Pagar Laut

admin

Leave a Comment